Depik, Jamkesnews – Sebagai lembaga pengelola Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya menjaga suistainibilas program tersebut. Salah satunya dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui pembentukan tim koordinasi kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan.

BPJS Kendali Mutu

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Irfan Qadarusman mengungkapkan bahwa pembentukan tim koordinasi kendali mutu dan biaya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis.

“Tujuan yang diharapkan dari kendali mutu dan biaya yaitu pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan berorientasi pada pemenuhan  kebutuhan medik pasien yang prioritas (evidence based medicine), fasilitas kesehatan didorong untuk meminimalisasi “kebocoran”, hal ini sesuai dengan lean operational concept, pelayanan kesehatan yang diberikan Faskes akuntabel dan  berkelanjutan, pelayanan kesehatan bersifat transparan, terbentuknya kolektivitas antar profesi (team based care), hingga mendorong otomatisasi proses dan inovasi,” ujar Irfan, Senin (21/01).

Irfan mengungkapkan bahwa tim kendali mutu dan kendali biaya bertugas untuk mengevaluasi biaya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, melakukan audit medis, mengevaluasi dan melakukan review berkala standar pelayanan medis (termasuk  clinical pathway), utilization review, serta melakukan sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi.

“Adapun outcome atau hasil kerja dari tim kendali mutu kendali biaya yaitu medical judgement untuk kasus khusus bermasalah, rekomendasi dalam evaluasi biaya pelayanan kesehatan, hasil audit medis, dan rekomendasi atas laporan utilization review yang ada,” ujar Irfan.

Irfan berharap dengan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan pihak-pihak terkait melalui tim kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan, maka Program JKN-KIS dapat berjalan dengan optimal khususnya di Kota Depok. 

Tim koordinasi kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan pusat, Ari K. Januarto mengungkapkan bahwa dibutuhkan independensi tim kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugas.

“Dengan adanya independensi tim koordinasi kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan, maka pelaksanaan tugasnya pun dapat dijalankan dengan baik. Adapun BPJS Kesehatan bertugas sebagai fasilitator,” ujar Ari.  (DT/mr)

(Sumber: http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/bda/9811/20190121/kendali-mutu-dan-biaya-optimalisasikan-program-jkn-kis)